Ngobrol ma Tanya Jawab Tentang Apa ajja Topiknya bebas yang patut dipertanyakan.....
 
IndeksCalendarFAQPencarianAnggotaGroupPendaftaranLogin
Share | 
 

 AKUNTANSI, PAJAK, PPh, PPN.

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
Azzuhri
Admin


Jumlah posting: 2
Join date: 23.10.10
Age: 24
Lokasi: Jakarta

PostSubyek: AKUNTANSI, PAJAK, PPh, PPN.   Sat Oct 23, 2010 3:36 pm


Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 26?

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.




Siapa pemotong PPh Pasal 26?
1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. BUT;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.





Apa saja yang termasuk obyek PPh Pasal 26 dan berapa tarifnya?
1. 20% (bersifat final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
a. dividen;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; l
e. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

2. 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa :
a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
b. premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri;

3. 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.
4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara domisili penerima hasil.





Kapan saat terutang PPh Pasal 26?

Saat Terutang PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 terutang pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang , yang mana terjadi lebih dahulu.




Apa kewajiban pemotong PPh Pasal 26?
Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3
• Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri,
• Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak,
• Lembar ketiga untuk arsip Pemotong.




Kapan saat penyetoran PPh Pasal 26?

PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Contoh :
Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996,penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1996. Bila tanggal 10 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.




Kapan saat pelaporan PPh Pasal 26?

Pelaporan PPh Pasal 26 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT Masa harus dilampiri lembar kedua SSP, lembar kedua bukti pemotongan, dan daftar bukti pemotongan.

Contoh :
Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 1996,pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1996. Bila tanggal 20 Juni 1996 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.




Apa yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26?
1. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat :
a. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan ;
b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut ;
c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.

2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan



Anonymous said...
Pak, kalau WP dlm negeri punya transaksi jasa dg WP luar negeri dimana WP tsb punya BUT di Indonesia, tetapi perjanjian/transaksi langsung dg kantor pusatnya di luar negeri.
Apa WP dlm negeri tsb harus motong PPh 23 tapi WP luar negeri maunya PPh 26 dan tidak mau memberitahu NPWP BUT-nya?
Apa WP dlm negeri tsb boleh langsung potong PPh 26 dg tarif tax treaty?
Terima kasih pencerahannya.
Tuesday, May 15, 2007 8:43:00 AM

raden.suparman said...
Jika telah memiliki BUT maka WP luar negeri tersebut harus diperlakukan seperti WP dalam negeri. Karena itu, dipotong PPh Pasal 23 dan atas penghasilan tersebut merupakan penghasilan BUT walaupun kita transaksi langsung ke pusat (tidak lewat BUT). Ini dikenal attraction force.
Thursday, May 17, 2007 10:09:00 PM

Anonymous said...
Pak, kalo seseorang telah memiliki NPWP tapi telah berhenti bekerja dari perusahaan di Indo untuk pindah bekerja di luar negeri. Sementara negara tempat bekerja yang baru ini tidak memungut pajak atas penghasilan alias bebas pajak. Apakah orang yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? Kalo iya, berapa persen besarannya? Terimakasih.
Sunday, September 16, 2007 9:41:00 PM

Anonymous said...
pak, mohon pencerahannya, aku mau tanya BUT itu sebenarnya apa? apakah sama dengan kantor cabang? bagaimana kalau ada kasus transaksi jasa dari luar negeri yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan sekitar 3 hari, apakah atas jasa tersebut harus dipotong pph 26? ketentuannya apa saja? dimana kita bisa tax treaty terbaru antara indonesia dengan US?
Terima kasih atas pencerahannya.
Thursday, November 15, 2007 9:04:00 AM

anEesa said...
pak untuk objek pajak no. 8, tarifnya beda dengan yg saya baca di bukunya Waluyo dan Wirawan..apa yang ini tarif terbaru ya pak?
Friday, July 11, 2008 12:10:00 PM

Anonymous said...
Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih
Saturday, September 20, 2008 8:16:00 AM

raden.suparman said...
Wah ternyata banyak pertanyaan Very Happy
Sekarang komentar saya moderasi supaya setiap komentar / pertanyaan ketahuan. Tidak rapel kayak sekarang Very Happy

Pak, kalo seseorang telah memiliki NPWP tapi telah berhenti bekerja dari perusahaan di Indo untuk pindah bekerja di luar negeri. Sementara negara tempat bekerja yang baru ini tidak memungut pajak atas penghasilan alias bebas pajak. Apakah orang yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? Kalo iya, berapa persen besarannya? Terimakasih.

Tidak selama keberadaan di LN lebih dari 183 hari.

pak, mohon pencerahannya, aku mau tanya BUT itu sebenarnya apa? apakah sama dengan kantor cabang? bagaimana kalau ada kasus transaksi jasa dari luar negeri yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan sekitar 3 hari, apakah atas jasa tersebut harus dipotong pph 26? ketentuannya apa saja? dimana kita bisa tax treaty terbaru antara indonesia dengan US?
Terima kasih atas pencerahannya.

BUT dalam bahasa Inggrisnya permanent establishment atau PE. Sebenarnya banyak syarat2 PE tetapi lebih gampangnya BUT itu WPLN yang nyari penghasilan di Indonesia. BUT sering juga diperlakukan seperti WPDN. BUT yang begini mah sebut saja Cabang WPLN.

PPh Pasal 26 adalah kewenangan kita [NKRI] untuk memajaki atas penghasilan yang bersumber dari kita. Disebut juga asas sumber. Tetapi jika si WPLN bisa menjunjukkan COD alias surat keterangan domisili dari DJP-nya di LN maka kita mengacu ke tax treaty. Sementara Pasal 26 UU PPh dipinggirkan dulu.

Tax treaty mungkin bisa dicari di www.ortax.org

pak untuk objek pajak no. 8, tarifnya beda dengan yg saya baca di bukunya Waluyo dan Wirawan..apa yang ini tarif terbaru ya pak?

Di buku Pak Waluyo memang berapa tarifnya? Tarif premi diatas berdasarkan KMK. Maaf saat ini lagi lupa nomornya. Ini KMK lama ko.

Pak, kalau perusahaan saya membeli License software dari perusahaan di Singapore untuk dijual kembali ke konsumen di Indonesia, apakah saya harus memotong PPh26 sebesar 15% ? Mohon pencerahannya. Terima kasih

Software itu barang tidak berwujud. Karena itu, perlakuannya sama dengan jualan laptop misalnya. Walaupun sudah pasti dalam software tersebut terdapat royalti tetapi sangat susah menentukan besarannya. Karena itu, pendapat saya bahwa atas jual beli software tidak terutang PPh Pasal 26. Kecuali atas royalti bisa ditentukan besarannya, misalnya karena pembayaran royalti terpisah.

Tetapi tetap terutang PPN. Kita beli harus bayar PPN walaupun penjual WPLN [bayar langsung dan SSP-nya bisa dikreditkan dan jual kita pungut PPN [pajak keluaran].






TARIF PPh PASAL 26
UNTUK P3B YANG BERLAKU EFEKTIF
NO. COUNTRY INTEREST ROYALTIES DIVIDEN BRANCH
PROFIT TAX
PORTFOLIO SUBSTANTIAL
HOLDING
1 Algeria 15% 15% 15% 15% 10%
2 Australia 10% 10%/15% 15% 15% 15%
3 Austria 10% 10% 15% 10% 12%
4 Bangladesh 10% 10% 15% 10% 10%
5 Belgium 10% 10% 15% 10% 10%
6 Brunei Darussalam 10% 15% 15% 15% 10%
7 Bulgaria 10% 10% 15% 15% 15%
8 Canada 10% 10% 15% 10% 15%
9 Czech 12,5% 12,5% 15% 10% 12,5%
10 China 10% 10% 10% 10% 10%
11 Denmark 10% 15% 20% 10% 15%
12 Egypt 15% 15% 15% 15% 15%
13 Finland 10% 10%/15% 15% 10% 15%
14 France 15% 10% 15% 10% 10%
15 Germany 10% 10%/15% 15% 10% 10%
16 Hungary 15% 15% 15% 15% N/A
17 India 10% 15% 15% 10% 10%
18 Italy 10% 10%/15% 15% 10% 12%
19 Japan 10% 10% 15% 10% 10%
20 Jordan 10% 10% 10% 10% N/A
21 Korea, Republic of 10% 15% 15% 10% 10%
22 Korea, Democratic People's Republic of 10% 10% 10% 10% 10%
23 Kuwait 5% 20% 10% 10% 10%
24 Luxembourg 10% 12,5% 15% 10% 10%
25 Malaysia 15% 15% 15% 15% 12,5%
26 Mexico 10% 10% 10% 10% 10%
27 Mongolia 10% 10% 10% 10% 10%
28 Netherlands 10% 10% 10% 10% 10%
29 New Zealand 10% 15% 15% 15% N/A
30 Norway 10% 10%/15% 15% 15% 15%
31 Pakistan 15% 15% 15% 10% 10%
32 Philippines 15% 15%/25% 20% 15% 20%
33 Poland 10% 15% 15% 10% 10%
34 Portuguese 10% 10% 10% 10% 10%
35 Qatar 10% 5% 10% 10% 10%
36 Romania 12,5% 12,5%/15% 15% 12,5% 12,5%
37 Russia 15% 15% 15% 15% 12,5%
38 Saudi Arabia * N/A N/A N/A N/A N/A
39 Seychelles 10% 10% 10% 10% N/A
40 Singapore 10% 15% 15% 10% 15%
41 Slovak 10% 10%/15% 10% 10% 10%
42 South Africa 10% 10% 15% 10% 10%
43 Spain 10% 10% 15% 10% 10%
44 SriLanka 15% 15% 15% 15% SesuaiUU Domestik
45 Sudan 15% 10% 10% 10% 10%
46 Sweden 10% 10%/15% 15% 10% 15%
47 Switzerland 10% 12,5% 15% 10% 10%
48 Syria 10% 15%/20% 10% 10% 10%
49 Taipei /Taiwan 10% 10% 10% 10% 5%
50 Thailand RI =15%
THAI =10%/25% ** 15% 20% 15% SesuaiUU Domestik
51 Tunisia 12% 15% 12% 12% 12%
52 Turkey 10% 10% 15% 10% 15%
53 UAE (United Arab Emirates) 5% 5% 10% 10% 5%
54 Ukraine 10% 10% 15% 10% 10%
55 United Kingdom 10% 10%/15% 15% 10% 10%
56 United States of America 10% 10% 15% 10% 10%
57 Uzbekistan 10% 10% 10% 10% 10%
58 Venezuela 10% 20% 15% 10% 10%
59 Vietnam 15% 15% 15% 15% 10%
Keterangan :
* P3Bantara Indonesia dengan Saudi Arabia hanya mengatur mengenai transportasipenerbangan dalam jalur internasional.
** Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 P3BRI-Thailand, terdapat pembedaan tarif atas bunga.
N/A P3B tersebut tidak mengatur mengenai Tarif PPhPasal 26.



Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU PPh, disebutkan bahwa suatu BUT mengandung pengertian :
adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.
tempat usaha tersebut bersifat permanen; dan
digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap dapat berupa :
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yangdigunakan untuk eksplorasi pertambangan;
h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
j. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Objek Pajak BUT :
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya (attribution rule) ;
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT-nya di Indonesia (force of attraction rule);
c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud (effectively connected income) .

Pembebanan Biaya pada BUT :
1. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang atas penghasilan BUT (deductible expenses).
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
b. biaya administrasi kantor pusat, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (KEP-62/PJ/1995)
2. Biaya-biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang atas penghasilan BUT (non deductible expenses).
a. royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan


BRANCH PROFIT TAX
Selain dikenakan kewajiban PPh Badan (corporate income tax) berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, BUT juga dikenakan branch profit tax (BPT) sesuai dengan pasal 26 ayat 4.
BPT adalah pajak yang dikenakan dari laba bersih setelah pajak.(net income after tax). Tarifnya sebesar 20%, kecuali ditetapkan lain berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak

Pengenaan branch profit tax suatu BUT dikecualikan bila laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat (Kepmen No. 113/KMK.03/2002) :
(i) Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; dan
(ii) Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
(iii) Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.
Read More......
1 komentar, suwuun..
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://diskusi.4rumer.net
 

AKUNTANSI, PAJAK, PPh, PPN.

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

 Similar topics

-
» mau cba tawarin moge ane nih gan,.. Yamaha R6,.. tahun 2005,.. full paper,.. pajak panjang setahun,..
» BERAPA PAJAK NINJA 250 / TAHUN ??
» PAJAK BEA & CUKAI BARANG KIRIMAN DARI LUAR NEGERI
» sale honda pcx pajak baru perpanjang/full modif
» Pajak tahunan supersport

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Blak-Blakan ::  :: -